Chat dengan kami disini
BPR Lestari Bali (anggota dari Lestari Group) menerima pinjaman dana dari Bank BJB senilai Rp 250 miliar pada Jumat (30/4) lalu. Dana ini akan dipergunakan oleh BPR Lestari Bali untuk memperkuat likuiditasnya.
CEO BPR Lestari Pribadi Budiono mengatakan dengan adanya kucuran dana ini, angka Loan to Deposit Ratio (LDR) perusahaan tercatat sebesar 66%. Dengan reserve fund sebesar Rp 1,8 triliun. "Liquidity reserves-nya akan kami terus tingkatkan. Demi kenyamanan nasabah menempatkan dananya di BPR Lestari Bali, terutama saat pandemi ini," ungkap Pribadi, dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).
Data bulan April 2020, BPR Lestari Bali membukukan aset Rp 6 triliun dengan laba mencapai Rp 53 miliar. Sementara tercatat Non Performing Loan (NPL) di angka 2,3% yang menunjukkan kualitas penyaluran kredit yang terkontrol. Perlu diketahui, Lestari Group kini mengoperasikan 6 BPR di 6 provinsi di Pulau Jawa dan Bali antara lain BPR Lestari Bali (Denpasar), BPR Lestari Jatim (Malang), BPR Lestari Jateng (Solo), BPR Lestari Banten (Tangerang), BPR Lestari Jabar (Bekasi), dan BPR Lestari Jakarta (Jakarta Barat).
Posisi LDR terjaga konservatif di 66% saja, yang berarti cadangan likuiditas BPR Lestari Bali mencapai 35% dibandingkan seluruh Dana Pihak Ketiga."Saat ini cadangan likuiditas kita di atas rata-rata industri. Namun kita akan coba untuk tingkatkan lagi," pungkas Pribadi.
Kepala Cabang Bank BJB Denpasar Dian Kurniawan menjelaskan pihaknya sudah menandatangani kerja sama pada Januari. Ia pun mengungkapkan BPR Lestari Bali berada dalam kondisi yang baik."Di bulan Januari kami sudah menandatangani kerja sama senilai Rp 100 miliar. BPR Lestari Bali dalam kondisi yang baik, sehingga kami tingkatkan lagi," ungkap Dian.
Hari Pangan Sedunia yang selalu diperingati setiap bulan Oktober adalah momentum internasional untuk melakukan “aksi melawan kelaparan”. Melalui program Lestari For... Selengkapnya
Mengelola keuangan tidak sebatas mengatur pemasukan dan pengeluaran, tapi juga mengelola cicilan dan utang secara bijak. Kenapa harus bijak? Karena, kalau kita tidak bijak bisa saja... Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diajukan... Selengkapnya
